Jum'at, 19 September 2014 / 23 Zulqaidah 1435 H
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM) SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

PADA  BADAN LINGKUNGAN HIDUP, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN SIJUNJUNG

 

A.      DASAR HUKUM.

1.      Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/92007, tentang Penerbitan Surat Izin Perdagangan.

2.      Peraturan Daerah Kab. Sawahlunto/Sijunjung Nomor 5 tahun 2005, tentang Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan.

3.      Keputusan Bupati Sawahlunto/Sijunjung Nomor 188.45/956/Kpts-Bpt-2002, tangga 31 Desember 2002, tentang Penetapan Retribusi Legalisasi Daerah.

B.     MAKSUD DAN TUJUAN.

1.      Terlindungnya perusahaan yang menjalankan usahanya secara tertib, jujur dan terbuka.

2.      Terbinanya dunia usaha dan perusahaan, perusahaan kecil, menengah dan besar.

3.      Terciptanya iklim usaha yang sehat dan tertib.

4.      Mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan & merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan keterangan lainnya tentang preusahaan.

C.     KLASIFIKASI /SASARAN.

1.      Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan.

2.      SIUP diklasifikasikan sebagai berikut :

a.      SIUP Perusahaan Kecil (PK), adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

b.      SIUP Perusahaan Menengah (PM), adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

c.      SIUP Perusahaan Besar (PB), adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

D.     PERSYARATAN.

1.      Surat Permohonan bermaterai cukup.

2.      Surat Pernyataan bermaterai cukup bagi usaha baru.

3.      Pas Photo 3 X 4 sebanyak 2 Buah.

4.      Foto Copy SITU / HO.

5.      Foto Copy KTP pemilik/pimpinan.

6.      Foto Copy NPWP (bagi wajib pajak)

7.      Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk yang berbadan hukum atau akte pendirian koperasi bagi koperasi.

8.      Susunan pengurus bagi koperasi yang diketahui oleh Dinas Kopperindag.

9.      SIUP asli dan Foto Copy Neraca Perusahaan untuk permohonan pendaftaran ulang, perubahan dan penggantian.

10.  SIUP asli atau foto copy yang dilegalisir oleh penerbit SIUP induk untuk permohonan pembukaan kantor cabang/perwakilan perusahaan.

11.  Foto Copy tanda lunas PBB tahun terakhir (bagi pemohon wajib PBB).

12.  Surat kuasa bermaterai cukup (apabila diwakili/dikuasakan)

E.     PROSEDUR.

1.      Pemohon mengambil formulir dan mencari informasi yang dibutuhkan pada loket informasi Pelayanan Terpadu.

2.      Pemohon mengisi formulir dan melengkapi seluruh persyaratan.

3.      Pemohon menyerahkan kembali formulir yang telah diisi tersebut pada loket pendaftaran Pelayanan Terpadu dengan melampirkan persyaratan untuk proses lebih lanjut dan menerima resi penerimaan berkas dari petugas.

4.      Pemohon menunggu keputusan dari tim teknis, berdasarkan peninjauan di lapangan guna untuk menentukan permohonan izin dari Pemohon diterbitkan atau ditolak.

5.      Pemohon menerima Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Izin dari loket penyerahan SKRD dan Surat Izin apabila permohonan izin diterima.

 

F.      WAKTU PROSES.

Maksimum 3 (tiga) hari kerja.

G.    STANDAR BIAYA.

Setiap Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan akan dikenakan Biaya Retribusi yang terdiri dari :

No

Klasifikasi Usaha

Biaya Izin Baru (Rp)

dan Perubahan Data

Biaya Perpanjangan Izin (Rp)

Retribusi

Leges

Leges

1

Perusahaan kecil (asset  sampai dengan Rp. 200.000.000)

 

50.000,-

 

5.000,-

 

5.000,-

2

Perusahaan menengah (asset Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-)

 

100.000,-

 

7.500,-

 

7.500,-

3

Perusahaan besar (asset > Rp. 500.000.000,-)

250.000,-

15.000,-

15.000,-

H.     PEMBERI PERTIMBANGAN.

Rekomendasi Tim Teknis berdasarkan hasil survey lokasi.

I.        MASA BERLAKU IZIN.

Selama perusahaan berjalan dan tidak melakukan perubahan dan dilaporkan setiap 5 tahun sekali

J.      SANKSI

1.      Pemilik SIUP yang tidak melakukan kegiatan usaha dan tidak melaporkanya setiap 5 (lima) tahun sekali akan dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

2.      Pemilik SIUP yang tidak menanggapi sanksi nomor 1 tersebut diatas akan akan dikenakan sanksi administrasi selanjutnya berupa pemberhentian sementara SIUP paling lama 3 (tiga) bulan.

3.      Pemilik SIUP yang tidak menanggapi sanksi nomor 2 tersebut diatas akan dikenakan sanksi administrasi selanjutnya berupa pencabutan SIUP.

 

 

Muaro Sijunjung,     Maret  2014

 

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

 

 

 

 

Drs. H. SYUKRI, MM

Nip. 19650905 198602 1 001