Sosok
Pelayanan Terpadu
Pengunjung
  Visitors : 1338208
  Hits : 33356
  Online : 10
Sabtu, 01 November 2014 / 7 Muharram 1436 H
IZIN RUMAH MAKAN, HOTEL DAN PENGINAPAN

STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM) IZIN RUMAH MAKAN, HOTEL DAN PENGINAPAN PADA  BADAN LINGKUNGAN HIDUP, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN SIJUNJUNG

 

A.      DASAR HUKUM.

1.      Peraturan Daerah Kab. Sijunjung Nomor 10 tahun 2001, tentang Retribusi Izin Usaha Rumah Makan, Hotel dan Penginapan.

B.     MAKSUD DAN TUJUAN.

1.      Terlaksananya pengaturan, pembinaan, pengendalian dan untuk menjamin kepastian berusaha serta untuk mendukung pertumbuhan usaha Rumah Makan/Restoran, Hotel dan Penginapan di Kabupaten Sijunjung.

2.      Penerbitan dan pemberian izin Usaha Rumah makan/Restoran Hotel dan Penginapan merupakan jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung yang bertujuan guna melindungi usaha yang bersangkutan maupun masyarakat/konsumen.

C.     KLASIFIKASI /SASARAN.

Seluruh usaha rumah makan, hotel dan penginapan meliputi penyediaan jasa pelayanan makanan, minuman, dan penginapan yang berada di wilayah Kabupaten Sijunjung.

D.     PERSYARATAN.

1.      Permohonan tertulis dari pengusaha rumah makan, hotel dan penginapan bermaterai cukup.

2.      Photo Copy KTP pemilik.

3.      Photo Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

4.      Photo Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU/HO).

5.      Photo Copy Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbentuk badan.

6.      Standar Operasional dan Pelayanan (SOP)

7.      Fotocopy Sertifikat penetapan type rumah makan dan kelas hotel/penginapan dari Dinas Parsenibudpora.

8.      Rekomendasi dari Dinas Kesehatan (bagi rumah makan dan restoran).

E.     PROSEDUR.

1.      Pemohon mengambil formulir dan mencari informasi yang dibutuhkan pada loket informasi Pelayanan Terpadu.

2.      Pemohon mengisi formulir dan melengkapi seluruh persyaratan.

3.      Pemohon menyerahkan kembali formulir yang telah diisi tersebut pada loket pendaftaran Pelayanan Terpadu dengan melampirkan persyaratan untuk proses lebih lanjut dan menerima resi penerimaan berkas dari petugas.

4.      Pemohon menunggu keputusan dari tim teknis, berdasarkan peninjauan di lapangan guna untuk menentukan permohonan izin dari Pemohon diterbitkan atau ditolak.

5.      Pemohon menerima Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Izin dari loket penyerahan SKRD dan Surat Izin apabila permohonan izin diterima.

F.      WAKTU PROSES.

Maksimum 5 (lima) hari kerja.

G.    STANDAR BIAYA.

1.      Struktur dan besarnya Biaya digolongkan berdasarkan type rumah makan dan kelas hotel serta penginapan.

2.      Struktur dan besaran Biaya untuk rumah makan sebagai berikut :

No

Type

Biaya (Rp)

Retribusi Izin Baru/Izin

Retribusi Pendaftaran Ulang/Izin/Tahun

Leges

1

Type A

250.000,-

100.000,-

5.000,-

2

Type B

150.000,-

50.000,-

5.000,-

3

Type C

50.000,-

20.000,-

5.000,-

4

Type D

25.000,-

10.000,-

5.000,-

 

3.      Struktur dan besaran Biaya hotel dan penginapan adalah sebagai berikut :

No

Kelas

Biaya (Rp)

Retribusi Izin Baru/Kamar/Izin

Retribusi Pendaftaran Ulang/Kamar/Tahun

Leges

1

Melati 1

10.000,-

1.000,-

5.000,-

2

Melati 2

20.000,-

2.000,-

5.000,-

3

Melati 3

30.000,-

3.000,-

5.000,-

4

Bintang 1

50.000,-

5.000,-

5.000,-

5

Bintang 2

75.000,-

7.000,-

5.000,-

6

Bintang 3, 4 dan 5

ditentukan kemudian dengan Keputusan Bupati atas persetujuan DPRD.

H.     PEMBERI PERTIMBANGAN.

Rekomendasi Tim Teknis berdasarkan hasil survey lokasi.

I.        MASA BERLAKU IZIN.

5 (lima) tahun dan diperpanjang setiap tahunya.

J.      SANKSI.

Izin usaha  dapat dicabut oleh Bupati Sijunjung melalui Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (LHPM & PT) apabila :

1.      Tidak memenuhi ketentuan persyaratan pengusahaan usaha rumah makan, hotel dan penginapan yang telah ditentukan

2.      Tidak melakukan kegiatan usahanya  selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut.

3.      Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.

4.      Tidak memenuhi kewajiban menyampaikan kegiatan usaha kepada Bupati secara berkala.

5.      Ditemukan hal-hal yang meyakinkan dari hasil pemerikasan setempat untuk melaksanakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

6.      Pencabutan izin usaha dapat dilakukan setelah tersebut dahulu diberikan peringatan tertulis secara berturut-turut selama 3 ( tiga ) kali dalam jangka waktu 90 hari kerja.

7.      Disamping sanksi pencabutan izin usaha terhadap penerima/pemegang izin usaha rumah makan, hotel dan penginapan dapat pula dikenakan sanksi lainnya  sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

 

Muaro Sijunjung,     Maret 2014

 

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

 

 

 

 

Drs. H. SYUKRI, MM

Nip. 19650905 198602 1 001