Sosok
Pelayanan Terpadu
Pengunjung
  Visitors : 1370505
  Hits : 72134
  Online : 13
Jum'at, 21 November 2014 / 27 Muharram 1436 H
SURAT PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL

STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM) IZIN PRINSIP/SURAT PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL (SPPM) PADA  KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN SIJUNJUNG

A.      DASAR HUKUM.

1.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal.

2.      Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Izin Penanaman Modal.

3.      Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2006, tentang Pedoman Umum Pengelolaan Penanaman Modal di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

B.     MAKSUD DAN TUJUAN.

1.      Agar dapat menunjang pelaksanaan Penanaman Modal baik dari segi pelayanan perizinan maupun pengawasan dan pengendalian atas modal yang ditanamkan oleh investor di Kabupaten Sijunjung.

2.      Meningkatkan kualitas pelayanan bagi penanaman modal/investor.

3.      Mewujudkan tertib administrasi dalam pengurusan dan pengelolaan penanaman modal.

4.      Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan penerimaan pendapatan daerah (PAD).

C.     KLASIFIKASI /SASARAN.

Orang pribadi atau Badan yang melakukan penanaman modal baru dan perluasan di Kabupaten Sijunjung, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) serta alih status kepemilikan dari PMDN ke PMA selain yang menjadi kewenangan provinsi dan Pemerintah Pusat.

D.     PERSYARATAN.

1.      Surat permohonan tertulis kepada Bupati melalui kepala Kantor Lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (LHPM & PT) bermaterai cukup.

2.      Model I PMDN.

a.      Fotocopy Akte pendirian Perusahaan atau KTP bagi perorangan.

b.      Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

c.      Proses & Flowcart uraian produksi.

d.      Surat kuasa apabila permohonan tidak ditandatangani oleh bukan direksi perusahaan.

3.      Model II PMA.

Peserta Indonesia.

a.      Fotocopy Akte pendirian Perusahaan atau KTP bagi perorangan.

b.      Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Peserta Asing.

a.      Fotocopy Akte pendirian Perusahaan.

b.      Fotocopy Paspor apabila perorangan.

c.      Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Perseroan Terbatas (PT) PMA.

d.      Proses & Flowcart uraian produksi.

E.     PROSEDUR.

1.      Pemohon mengambil formulir dan mencari informasi yang dibutuhkan pada loket informasi Pelayanan Terpadu.

2.      Pemohon melengkapi seluruh persyaratan.

3.      Pemohon menyerahkan kembali formulir yang telah diisi tersebut pada loket pendaftaran Pelayanan Terpadu dengan melampirkan persyaratan untuk proses lebih lanjut dan menerima resi penerimaan berkas dari petugas.

4.      Pemohon menunggu keputusan dari Komisi Investasi Daerah berdasarkan peninjauan di lapangan guna untuk menentukan permohonan persetujuan penanaman modal diterbitkan atau ditolak.

5.      Apabila permohonan diterima pemohon akan diberikan besaran biaya pada loket penyerahan surat izin.

6.      Pemohon menerima Surat Izin dari loket penyerahan apabila permohonan diterima.

F.      WAKTU PROSES.

Maksimal 30 (tiga puluh) terhitung sejak diterimannya permohonan.

G.    STANDAR BIAYA.

Biaya leges sebesar Rp. 50.000,-.

H.     PEMBERI PERTIMBANGAN.

Rekomendasi Komisi Investasi berdasarkan penilaian terhadap penanaman modal dan hasil survey.

I.        MASA BERLAKU IZIN.

Selama perusahaan berjalan dan memberikan laporan kegiatan penanaman modal (format LKPM L.1) bagi proyek baru dan kegiatan penanaman modal perluasan (format LKPM L.2) setiap tahunya.

J.      SANKSI

1.      Pembatalan izin bagi proyek baru apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak ada realisasi proyek secara nyata.

2.      Pembatalan izin bagi proyek perluasan apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun tidak ada realisasi nyata.

 

 

Muaro Sijunjung,     Maret 2011

 

KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

 

 

 

 

Drs. H. SYUKRI, MM

Nip. 19650905 198602 1 001