Sosok
Pelayanan Terpadu
Pengunjung
  Visitors : 1322439
  Hits : 11236
  Online : 17
Rabu, 22 Oktober 2014 / 26 Zulhijjah 1435 H
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) KABUPATEN SIJUNJUNG

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu, Mengelola Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Sistem Terpadu dikabupaten Sijunjung dipusatkan di Badan  lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

I. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah ;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 24 Tahun 2006, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 500/1191/V/Bangda tanggal 8 Juni 2009, tentang Penyempurnaan Panduan Nasional tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
12. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 4 Tahun 2009 tentang
13. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pedoman Umum Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu pada Kantor Lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sijunjung.
14. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2009, tentang Pemberian izin Pemakaian Alat Berat Swasta.

 

II.    VISI DAN MISI.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kabupaten Sijunjung berada pada Badan Lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (LHPMPT) dengan struktur setingkat Eselon IV yakni Seksi Pelayanan Terpadu.

Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Seksi Pelayanan Terpadu berupaya seoptimal mungkin untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan harapan dan cita-cita reformasi dibidang pelayanan publik sehingga masyarakat dapat merasakan kemudahan dan kemurahan didalam mengurus perizinan, dengan demikian dalam menyikapi hal tersebut maka Kantor LHPM & PT memiliki Visi dan Misi serta Motto dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD antara lain :

 

A. VISI :

“Terwujudnya Pembangunan yang Berkelanjutan dengan Daya Tarik Investasi yang Kondusif dan Pelayanan Perizinan Terpadu Berwawasan Lingkungan

 

B. Misi :

1. Meningkatkan sistem pengolahan Sumber Daya Alam (SDA) yang berwawasan lingkungan.
2. Mendorong terciptanya daya tarik investasi yang sehat dan dinamis.
3. Terciptanya pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang cepat, mudah dan transparan

 

C. MOTO

Ramah dalam Pelayanan.

Cepat dalam Pelaksanaan.

Kepuasan yang Kami Utamakan

 

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DAN STANDAR  OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Dalam upaya peningkatan pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat dalam rangka pemberian Izin dan Non Izin di Kabupaten Sijunjung baik yang bersifat Izin Fisik, Izin Sektoral maupun Pendaftaran Usaha maka Seksi Pelayanan Terpadu BadanLHPM & PT Kabupaten Sijunjung telah membuat suatu Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari 14 (empat belas) izin dan non izin yang telah diberikan kewenangan untuk melayaninya oleh Bupati Sijunjung terhitung sejak tanggal 23 Maret 2009 (SK Bupati Nomor 188.45/      /KPTS-BPT-2010) sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

 

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA BADAN LHPM & PT

No

Sektor

Jenis Perizinan dan Non Perizinan

1

Penanaman Modal

  1. Izin Prinsip Penanaman Modal.
  2. Izin Usaha untuk Berbagai Sektor Usaha.
  3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
  4. Izin Usaha Perluasan Penaman Modal.
  5. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.
  6. Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor Usaha.
  7. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal.
  8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha.

2

Pertanahan

  1. Izin Lokasi.

3

Perekonomian

  1. Izin Gangguan Usaha (HO).
  2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
  3. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame.

4

Pariwisata, Seni dan Budaya

  1. Izin Usaha Rumah Makan, Hotel dan Penginapan (IURMHP).
  2. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
  3. Izin Usaha Penyediaan Sarana Pariwisata.
  4. Izin Bilyard.
  5. Izin Fitnes Center dan Sanggar Senam.

5

Perindustrian dan Perdagangan

  1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
  2. Izin Usaha Industri (IUI).
  3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
  4. Tanda Daftar Industri (TDI).
  5. Tanda Daftar Gudang (TDG).
  6. Surat Izin Usaha Pengolahan Pasar Tradisional (IUP2T).
  7. Surat Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP).
  8. Surat Izin Usaha Toko Moderen.

6

Pekerjaan Umum

  1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
  2. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
  3. Izin Usaha Pembangunan dan Pengusahaan Property

7

Kesehatan

  1. Surat Izin Praktek Perorangan Dokter Umum;
  2. Surat Izin Praktek Perorangan Dokter Gigi;
  3. Surat Izin Praktek Bidan;
  4. Surat Izin Kerja Bidan;
  5. Surat Izin Rumah Bersalin;
  6. Surat Izin Apotek;
  7. Surat Izin Toko Obat;
  8. Surat Izin Depot Air Minum;
  9. Surat Izin Depot Jamu;
  10. Surat Izin Optikal;
  11. Surat Izin Praktek Perawat;
  12. Surat Izin Kerja Perawat;
  13. Surat Izin Kerja Perawat Gigi;
  14. Surat Izin Industri Rumah Tangga Sektor Pangan;
  15. Surat Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C;
  16. Surat Izin Klinik;
  17. Surat Izin Operasional Puskesmas;
  18. Surat Izin Praktek Perorangan Dokter Spesialis.

8

Perhub, Kominfo

  1. Izin Trayek Kendaraan Umum;
  2. Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor;
  3. Izin Rental Komputer;
  4. Izin Warnet.

9

Pendidikan

  1. Surat Izin Operasional Sekolah Swasta;
  2. Surat Izin Operasional Pusat-Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
  3. Surat Izin Operasional Kursus;
  4. Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

10

Energi dan Sumber Daya Mineral

  1. Izin Usaha Pertambangan Eksploirasi Mineral Logam dan Batubara;
  2. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pertambangan Mineral Logam dan Batubara;
  3. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Non Logam dan Batuan;
  4. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Non Logam dan Batuan;
  5. Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
  6. Surat Izin Perusahaan Jasa Pertambangan;
  7. Surat Izin Penumpukan Komoditi Tambang;
  8. Surat Izin penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM);
  9. Surat Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas;
  10. Surat Izin Pendistribusian Minyak Pelumas; 
  11. Surat Izin Penumpukan dan Pendistribusian LPG;
  12. Surat Izin Pendirian SPBU;
  13. Izin Pemanfaatan Air Tanah.
  14. Izin Usaha Pertambangan Operasi Khusus Pengolahan dan Pemurnian.
  15. Izin Usaha Pertambangan Operasi Khusus Pengangkutan dan Penjualan.

11

Pertanian dan Perkebunan

  1. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya  (IUP-B):
  2. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P);
  3. Tanda Daftar Usaha Proses Produksi (TDU-P);
  4. Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen (IUTP-PP);
  5. Tanda Daftar Usaha Penangan Pasca Panen (TDU-PP);
  6. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan    (STD-B);
  7. Tanda Daftar Pengedar Benih Bina (TDP-BB).

12

Peternakan dan Perikanan

  1. Surat Izin Tukang Potong Ternak (Verkoning);
  2. Surat Izin Rumah Potong Ternak’
  3. Izin Usaha Peternakan;
  4. Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat;
  5. Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan;
  6. Izin Praktek Dokter Hewan;
  7. Izin Distributor Obat Hewan;
  8. Izin Klinik Hewan;
  9. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan.

13

Kehutanan

  1. Surat Izin Usaha Industri Pengolahan Kayu Lanjutan (IPKL);
  2. Rekomendasi Penerbitan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPHHK);
  3. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPHHK)
  4. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK)
  5. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada APL yang telah diberikan Izin Peruntukan
  6. Izin Pengada Pengedar Bibit Terdaftar
  7. Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet
  8. Rekomendasi  Penerbitan izin  Usaha Industri Primer Hasil Hutan.
  9. Rekomendasi Penerbitan Izin Pelepasan Kawasan Hutan untuk diajukan ke Gubernur.
  10. Rekomendasi Penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Bagi Perizinan Diluar Bidang Kehutanan.

14

Lingkungan Hidup

  1. Izin Lingkungan;
  2. Surat Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
  3. Surat Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
  4. Surat Pengesahan Dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
  5. Surat Pengesahan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL);

6. Surat Pengesahan Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang menjadi Kewenangan Kabupaten

 

Agar upaya Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam meningkatkan peranan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dapat dirasakan kemudahanya dan mengurangi volume waktu yang harus tersita bagi masyarakat untuk memperoleh Izin dan Non Izin maka Kantor LHPM & PT setiap tahunya melaksanakan kegiatan pelayanan keliling ke Kecamatan-kecamatan dan Nagari-nagari yang berada di kabupaten Sijunjung.

Ramah dalam pelayanan, Cepat dalam pelaksanaan dan Kepuasan yang kami utamakan adalah merupakan Motto yang dipegang teguh dalam upaya peningkatan mutu layanan Perizinan dan Non Perizinan bagi seluruh Aparatur yang bertugas pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan LHPM & PT Kab. Sijunjung, adapun upaya agar dapat terciptanya pelayanan yang prima tersebut diatas maka hingga saat ini Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan LHPM & PT Kab.