Minggu, 20 April 2014 / 18 Jumadil Akhir 1435 H
Profil Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari

 

 

BPMPN adalah SKPD yang membantu Bupati dalam menjalankan 2 (dua) urusan pemerintahan, urusan Pemberdayaan Masyarakat dan urusan Pemerintahan Nagari. Terbentuknya BPMPN berawal dari Bangdes, lalu berganti nama mulai dari Kantor PMD, Kantor PMN, Dinas PMPK dan pada tahun 2008 berganti nama menjadi BPMPN. Dasar hukum pembentukanBPMPN mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.


Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BPMPN

1.

Kedudukan

BPMPN merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari.


2.

Tugas

BPMPN mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari.


3.

Fungsi

BPMPN dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 2 menyelenggarakan fungsi :


 

a.

perumusan kebijakan teknis dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari,

 

b.

pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari,

 

c.

pembinaan dan pelaksanaan tugas pemberdayaan  masyarakat dan pemerintahan nagari, dan

 

d.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 
 
 

 

  

Dasar Hukum Pembentukan

  Dasar hukum pembentukan Landasan hukum operasiaonal badan pemberdayan masyarakat dan pemerintahan nagari kab. Sijunjung UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara.

 1. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim perencanaan nasional

 2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tenteng pemerintahan daerah

 3. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah

 4. Peraturan daerah kabupaten sawahlunto/sijunjung nomor 16 tahun 2004 tentang susunan organisasi dians pemberdayaan masyarakat dan penangulangan kemiskinan kabupaten sawahlunto/sijunjung

 5. Peraturan daerah kabupaten sijunjung nomor 6 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja badan pemberdayan masyarakat dan pemerintahan nagari kabupaten sijunjung.

 

a.    perumusan kebijakan teknis dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari,

b.    pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan nagari,

c.    pembinaan dan pelaksanaan tugas pemberdayaan  masyarakat dan pemerintahan nagari, dan

d.    pelakssanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.