Kamis, 23 Oktober 2014 / 27 Zulhijjah 1435 H
Profil Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

1. SEJARAH SINGKAT SATPOL PP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 tanggal 30 Oktober 1948 di Yogyakarta didirikan Polisi Pamong Praja Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kepanewon. Pada tanggal 10 November 1948 nama Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kepanewon diubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja ( berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1948 ). Berdasarkan Kepmendagri Nomor UP.32/2/21 tanggal 3 Maret 1950 disebut dengan Kesatuan Polisi Pamong Praja. Pada Tahun 1962 sesuai dengan Permen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 10 Tahun 1962, nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya. Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 1 Tahun 1963, Pagar Baya diganti kembali namanya Kesatuan Pagar Praja.

Dengan keluarnya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kesatuan Pagar Praja menjadi Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Wilayah. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diubah menjadi Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.

 

Latar Belakang

  • Mengantisipasi perkembangan dan dinamis masyarakat, selaras dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi Daerah, maka kondisi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat di Daerah ;
  • Untuk mewujudkan tertib pelaksanaan fungsi Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja wajib menyampaikan laporan atas penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah ;
  • Oleh karenanya Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai misi strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi Daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman ;
  • Untuk mewujudkan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, perlu dukungan secara politis ditingkat lokal dalam bentuk pengembangan SDM, kelembagaan operasional di lapangan.

 

Dasar Hukum

1. Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 13 ayat 1 ;

Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemda Provinsi merupakan urusan dalam skala Provinsi yang meliputi : c) Penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 14 ayat 1 ;

Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemda Kab/Kota merupakan urusan dalam skala Kab/Kota yang meliputi : c) Penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 148 ;

1). Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di bentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

2).  Pembentukan dan susunan organisasi Satpol. PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 149 ; 

1). Anggota Satpol. PP dapat diangkat sebagai penyidik PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan

2).  Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3).  Dengan Perda dapat pula ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda

 

2. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang  Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja

     Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan Ketentraman dan Keteriban Umum, menegakkan  Peraturan Daerah.

3.  Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2005 tentang  Persedur Tetap Polisi Pamong Praja

4.  Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja

5.  Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat.

 

2.  KEDUDUKAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 14 ayat 1c dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dalam melaksanakan kewenangan seperti dimaksud oleh Undang-Undang tersebut Polisi Pamong Praja mempunyai kewajiban :

1. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

2. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan serta ketahanan nasional dan kerukunan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan maksud dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Polisi Pamong Praja. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tersebut yang dimaksud Polisi Pamong Praja adalah Aparat Pemerintah Daerah yang melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah lainnya.